Gayo Today , Negeri Antara (Gayo Serloni)
Gayo, Negeri Antara, kota di kaki langit . Sekeping Tanah Surga Surga yang terlempar ke Dunia. Tak terucap kata, kecuali anda melihatnya sendiri. Allahu Akbar
Sabtu, 03 Desember 2011
Tersenyumlah Michiel...
Keep Smile Michiel..
Tweet
“Keep smile Michiel Tieleman”, kataku pada sahabat baruku dari Belanda. “Tahukah kamu Win, senyum terkadang demikian sulit….”, kata Michiel sambil menyalami aku dan menaiki L300 menuju Belang Kejeren di pagi Senin , pukul 9.45 menit.
Michielpun pergi, mengembara. Dari satu kota ke Kota lainnya. Bukan saja di Sumatera, tapi juga ke bagian lain dunia, membawa diri dan kisahnya…
….
Satu hari satu malam bersama Michiel bagiku merupakan seperti menambah ilmu. Banyak hal yang aku tidak tahu kehidupan di Belanda sana, tergambar jelas dari apa yang diungkapkan lelaki jangkung bujangan ini. Bagiku setiap cerita dan kisah hidupnya menjadi referensiku. Sangat berarti tentang kisah hidup dari ras dan geographis yang berbeda. Tentang cara hidup, berpikir dan bertindak.
Susah dan kerasnya mencari pekerjaan yang baik dengan gaji yang lumayan, tentu menjadi harapan banyak orang. Tak terkecuali Michiel. Berbagai jenis pekerjaan dilakoninya di Belanda. Dari supir Truk hingga desain graphis dan mengantar paket kiriman.
Michiel mengumpulkan dan menyimpan sebagian uangnya. Setelah hampir sepuluh tahun menabung, Michiel mulai pengembaraannya. Srilangka, kemudian Indonesia dijambanginya. Mencari hal baru dan keluar dari rutinitas yang membuat suntuk.
Di Srilangka, Michiel mengaku sangat menyukai teh asal srilangka yang dinilainya merupakan teh terbaik yang pernah diminumnya. Teh di Srilangka ditanam pada Dataran Tinggi yang berkabut dan memiliki kualitas terbaik.
Selepas Srilangka, Michiel, berwisata diseputaran Danau Toba. Kemudian menjajal lokasi wisata Sabang. Di Sabang Michiel bertahan lama. Tiga bulan. Lantas hal apa yang membuatnya betah?. Di Sabang Michiel belajar menyelam.
“Selama tiga bulan belajar menyelam, saya sudah mengantongi predikat sebagai Master Selam. Tinggal satu tingkat lagi saya bisa menjadi instruktur”, kata Michiel. Menyelam menjadi hobi baru lelaki Belanda ini.
Selam menjadi obsesi dan harapan baru Michiel. Tiada hari tanpa menyelam hingga dia bisa mencatat rekor waktu 122 jam penyelaman. Pengalaman menyelam di Sabang menjadikan Michiele sempat menjadi guide bagi penyelam-penyelam yang datang ke Sabang dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri.
—–
Jum’at sore (25/11) Ria Devitariska, seorang anggota CS, sebuah komunitas atau jejaring sosial bagi traveling mengontakku. Ria yang tamatan Planologi Unisba yang kini bekerja di Banda Aceh, juga bekerja sebagai wartawan berita online LG menyatakan seorang wisatawan asal Belanda akan berkunjung ke Takengon.
Ria bertemu Michiel di Banda Aceh setelah mengontak Ria melalui website CS. “Apakah abang bisa menemani atau tinggal dirumah selama Michiel berada di Takengon?”, kata Ria. Aku menyanggupinya setelah pakat dengan istriku.
Karena saat Michiel berada di rumahku, tentu yang menjadi ratunya adalah istriku. Istri yang telah memberiku empat anak dari rahimnya. Istri yang setia menemaniku dari jaman susah dahulu hingga susah sekarang.
Sering saat dirumah atau ketika tidur , aku aku mencuri pandang padanya. Akh betapa cantiknya istriku….gumanku didalam hati dan berucap syukur pada Allah yang telah memberiku seorang istri demikian hebat.
Ternyata istriku setuju Michiel menginap. Dirumah kecilku , ada ruang kosong tempat kami biasa kumpul. Dalam bahasa gayo disebut “Dapur”.
Dapur ini adalah lantai yang diberi papan setinggi lebih kurang satu jengkal dari lantai. Tempat ini biasanya dipakai sebagai tempat anak-anak belajar, mengaji, shalat dan bahkan makan. Ada satu kasur lipat tipis yang diberikan panitia Porda X di Takengon lalu.
Kasur ini diperuntukkan bagi atlit yang ikut Porda di Takengon untuk alas tidur. Di kasur busa tipis ini pula, pernah tidur beberapa wisatawan asing yang berkunjung ke Takengon, seperti dari Ukraina, Itali, Belgia, Jerman, Australia, Afrika Selatan. Switzerland dan Finlandia.
—–
Sabtu sore (26/11/11) Michiel mengontakku setelah mendapat nomor hp dari Ria. Menggunakan bahasa Inggris yang kental dialek England, Michiel menyampaikan maksudnya akan ke Takengon dan meminta alamatku.
Tak semua yang disampaikan Michiel bisa kupahami. Karena bahasa Inggrisku hanya “seridhonya”. Itupun kudapat saat bersekolah di Madrasah Tsanwiyah Negeri BOOM Takengon, Bapakku memerintahkanku kursus belajar Bahasa asing ini di luar jam sekolah.Aku masih ingat gurunya, Pak Abdul Wahid yang kini sudah almarhum.
Menurut Pak Wahid kala itu, bahasa Inggris itu harus sering diucapkan dan menjadi komunikasi diantara teman-teman. Pak Wahid yang tidak memiliki keturunan ini suka anak-anak. “Tidak boleh gengsi berbahasa Inggris. Harus sering diucapkan. Biar dianggap orang gila ngak apa-apa”, kata Pak Wahid, sangat tegas.
Sebagai anak-anak kala itu, tentu saran pak Wahid tak pernah kuikuti. Sepertinya malu atau gengsi harus berbahasa Ingris. Rasa malu lebih besar daripada rasa ingin maju. Belajar bahasa Inggris hanya untuk keperluan ujian sekolah atau memenuhi keinginan orang tua.
Tapi aku masih ingat sebuah tulisan di papan tulis tempat pak Wahid mengajar kursus di Bale Atu. Kira-kira seperti ini. “Non Scholae sedvitac discimus”, artinya, “Belajar bukan untuk sekolah tapi untuk Hidup”.Kata-kata itu masih tersimpan di memoriku hingga kini. “Yaa Allah, muliakanlah pak Wahid yang telah memberi ilmu yang begitu bermanfaat bagiku. Tempatkanlah lelaki hebat dan mulia ini ditempat orang-orang yang Engkau kasihi. Tempat Istimewa”.
Aku kemudian mengirimkan alamat tempatku bekerja sebagai pelayan kepada Michiel. Alamat ini mudah diakses karena berada dipinggir bibir jalan negara Takengon-Bireuen. Tapi aku lupa menyebutkan dalam sms itu bahwa alamat yang kuberikan adalah tempatku bekerja. Bukan rumah tinggalku. Tapi terlanjur sms itu sudah terkirim.
Sementara kalau aku mengirim alamatku, aku kuatir susah bagi Michiel mencarinya karena berada di Kampung, dengan kondisi jalan yang rusak parah. Meski tidak jauh dari tempatku bekerja. Jalan menuju ke rumahku, bisa melewati sebuah baliho bergambar bupati inkamben dengan jalan yang mulus, hot mix tanpa cela, seperti jalan di Negara maju yang ngak ada korupsinya.
Jalan yang bergambar inkamben itu tidak jelas siapa yang bertanggungjawab terhadap promo itu. Jalan tersebut dimana dan dari program apa. Tanpa alamat pemasang, tanpa institusi atau tim sukses.Tidak jelas. Abstrak seperti jumlah penduduk Aceh Tengah yang dipersoalkan hingga pengadilan. Jalan yang bergambar inkamben itu, menurutku seperti sebuah jalan di “Negeri Mimpi”.
—-
Minggu pagi (27/11/11) sekitar pukul 06.00Wib, kakak Iparku menelpon nomor istriku. Karena hpku kumatikan. Kakak Iparku mengatakan ada bule yang menunggu di kantin BK dan tak bisa berbahasa Indonesia.
Aku yang biasa tidur selepas shalat subuh, dibangunkan istriku.”Bang, tamu yang dari Belanda sudah sampai di kantin”, kata istriku menyentuh tubuhku dengan lembut. Aku bergegas. Cuci muka dan menghidupkan kenderaan roda dua menuju kantin.
Michiel kudapati sedang duduk di kursi kantin sambil menikmati makanan ringan. Dia tampak lelah. Michiel kusalami. Dia menghentikan makan. Michiel mewakili karakter Erofa. Berkulit pucat, tinggi hampir dua meter, rambut pirang dengan mata biru.
Backpackernya berat bukan main, lebih dari 40 kg. Ditambah tas rangsel ukuran kecil. Michiel kubawa kerumah mengenderai roda dua. Honda, sebutan kami untuk kenderaan roda dua bermotor, tampak bergerak lambat dengan deru mesin yang kencang menahan beratnya beban penumpang. Setelah kukenalkan pada keluargaku, kami bercerita singkat hingga Michiel tertidur sangking lelahnya di dapur.
Sekitar pukul 9.30.00 Wib, Michiel bangun. Lelaki Belanda sedikit lebih kalem dari tamu-tamu asingku. Sebagai penyelam, Michiel mengajakku menyelam ke Danau. Aku mengontak Munawardi, seorang penyelam dari Gayo Diving Club (GDC).
Michiel mengambil alat selam dari tas besarnya. Munawardi kebetulan sedang berada di pinggir Danau Luttawar. Di Kala Pasir, memindahkan keramba apung yang dibangun beberapa waktu lalu dari sebuah proyek.
MIchiel kutinggalkan bersama Munawardi alias Aman Mayak yang bekerja di Dinas Perikanan. Aman Mayak Muna memiliki seabrek aktipitas sosial. Seperti Fotograpi, menyelam, sepeda gunung hingga menjadi anggota tim SAR. Karakter Muna mirip Michiel. Tak banyak bicara, lebih banyak kerja.
—
Sore Minggu, Michiel diantar ke kantin. Menurut Michiel, tak banyak yang bisa dilihat di Danau. Karena air Danau sedang keruh . “Kondisi perairan di laut bebas dan danau sangat berbeda jauh. Suhu di danau jauh lebih dingin dan gelap”, papar Michiel.
Menjelajah bagian dunia, menurut pendapat Michiel sangat berarti untuknya. Hidup menjadi lebih baik dan indah dan bisa melihat kebudayaan yang berbeda. Rutinitas bekerja diimbangi dengan bertualang sehingga suasana baru tercipta dan menambah gairah kerja kembali, begitu kata lelaki Belanda bermata biru ini.
Aku jadi ingat bahwa negara Belanda adalah negara yang berada dibawah permukaan laut. Saat itu kutanyakan, Michiel membenarkannya. Pemisah kota dengan laut dibangun tembok-tembok berlapis. “Jika tembok pertama jebol, ada penyangga di tembok kedua, begitu seterusnya. Hidup dengan kekuatiran”, ungkap Michiel.
“Takengon merupakan kota yang indah, sangat indah”, ungkap Michiel kepadaku. Aku membenarkannya. Karena banyak foto yang kudapat mendukung pernyataannya. Misalnya foto yang kuambil disuatu pagi disuatu hari, Takengon diselimuti awan. Bukit-bukit seputaran Danau dipenuhi awan putih seolah enggan berpisah dengan gunung tempatnya merekat.
Belum lagi sapaan mentari di pagi hari pada penghuni negeri Antara yang memberi sinar berkilau emas, ditemani suara ayam jantan dan sapaan burung. Belum lagi saat berada di danau, suara desir daun pinus yang berdesir. Seperti jarum-jarum yang melekat pada ranting yang berjumlah ribuan hingga jutaan.
Belum lagi saat nelayan memukulkan bamboo di bibir perahu hingga memercikkan air yang bergetar agar ikan –ikan terjerat jarring…Aku bersyukur pada Allah pada karunia yang besar…tinggal di negeri kepingan tanah surga yang terlempar ke dunia. Negeri di Awan.
Kerap kudengar Michiel mengucap beautiful. Untuk menulis kisah petualangannya, Michiel menulisnya dalam webnya, http://thelowlander.wordpress.com, dan http://thelowlander.org . Didalam blog ini, Michiel yang ahli desain graphis 3 D juga menampilkan karyanya.
—
Selama tinggal bersamaku, Michiel tidak kuberi menu istimewa. Apa yang kami makan, itulah yang kami beri pada Michiel. Agak lucu saat melihat Michiel makan menggunakan tangannya. Selama ini, dia biasa menggunakan sendok dan garpu. Tapi saat berkunjung ke Asia, kebiasaan itu berubah total.
Meski terlihat kaku dan lucu, tapi Michiel tetap menggunakan kebiasaan barunya, makan pakai tangan. Aku kembali mengajarinya makan pakai tangan agar lebih mudah dan cepat. “Awalnya sulit menggunakan tangan. Nasi yang kumakan berjatuhan. Kini tidak lagi”, ujar Michiel tersenyum.
Aku ingat kisah Maja Sontag, tamuku dari Polandia. Maja suatu saat pernah dipukul ibunya dibagian tangan karena makan menggunakan tangan. Bagi kebanyakan orang Barat, menggunakan tangan dianggap tidak steril dan diluar kebiasaan
Tapi saat berada di Indonesia, banyak bule yang kemudian memakai tangannya untuk makan. Bahkan menjilati tangannya saat nasi sudah habis sehingga tangannya terlihat bersih. Sebuah kebiasaan baru yang mengasyikkan bagi mereka.
Saat makan, Michiel tidak memilih-milih menu. Ikan asin juga masuk. Hanya saat makan sambel terasi yang dicampur cabe hijau, Michiel tidak tahan dengan pedasnya. Hingga mulutnya bersuara menahan pedes….
Sore Minggu, aku bersama Michiel menuju terminal berkenderaan roda dua guna memboking tiket menuju Tenggara Aceh. Di loket Bus Argalus, Michiel sempat ragu apakah langsung ke Ketambe atau mampir dulu ke Gayo Lues.
Akhirnya Michiel memilih singgah dulu di Gayo Lues melihat-lihat pemandangan yang ada. Kembali ke Kantin, kami bercerita panjang. Meski tak semua yang dikatakan Michiel kupahami. Dihari Minggu itu, tak banyak tamu yang minum kopi hingga aku agak bebas bercerita.
“Sampai kapan akan bertualang?”. Kataku pada Michiel. “Saya belum tahu sampai kapan”, katanya. Yang pasti katanya, dia masih memiliki agenda mengunjungi beberapa Kabupaten di Aceh. Kemudian ke Siantar kembali bertemu dengan seorang teman wanitanya.
Senin pagi, aku memboyong Michiel ke Kantin dari rumah. Michiel tampak kesusahan menggendong backpackernya yang berat dan berusaha tetap stabil diatas kenderaan. Kamipun sampai. Di kantin, Michiel sempat membuka laptopnya. Lelaki kekar yang jago bela diri ini sesekali tersenyum melihat laptopnya.
Selama mengembara, Michiel membiarkan rambutnya memanjang. Tak lama, L300 jurusan Gayo Lues datang menjemput. Kami bersalaman, “Thank You very much for everything”, ucap Michiel. Aku mengangguk dan memegang erat tangannya.
“Keep smile”, kataku lagi. “You know Win, some times to hard to smile”, balas Michiel. Diapun pergi meneruskan kembaranya entah sampai kapan. Mungkin sampai dia bosan atau menemukan apa yang dicarinya. Aku berharap bisa bertemu lagi. Entah di Belanda atau disini. Karena sebagai sesama anggota CS, aku merasakan arti persahabatan lintas batas tanpa Sara. Persahabatan yang universal yang tidak mengenal kasta. Apalagi beberapa sahabat yang pernah berkunjung ke Takengon, menyatakan pintu rumah mereka terbuka menunggu kehadiranku.
Satu yang kuingat dari kisah para bule yang pernah kujamu. Jika mereka sudah meyakini sesuatu hal untuk dikerjakan, mereka akan konsisten melakukannya. Sepenuh jiwa dan kemampuan. Aku teringat seorang warga Switzerland yang berwisata ke Takengon dan Kota-lain di Sumatera dengan bersepeda. Tak ada rasa takut. Just Do It, kata sebuah iklan.
Padahal kala itu, Aceh baru melakukan MoU setelah berperang sesama bangsa yang menimbulkan derita bagi rakyat yang tidak peranh ikut konplik tapi menerima akibat paling parah. Dibayar darah dan nyawa. Jangan tanya soal air mata.Meski hingga kini Aceh masih “digenggam” politikus Aceh yang demikian piawai memainkan setiap Scene politik yang mereka atur.
Menganggap diri dan partai begitu berkuasa dan elegan atas nama rakyat. Walau ditingkat akar rumput, nama “politik” begitu berbau amis nanah dan bangkai konplik yang menimbulkan rasa mual, meski belum sampai muntah.
Bule Switzerland Gilles B, membawa keperluan hidupnya disepeda. Dimana bertemu malam, disitu dia menancapkan kemah. Begitu seterusnya berkeliling dunia. Demikian halnya Bertuzzi Simone dari Italia. Beli kenderaan roda dua kemudian mengelilingi dunia. “Saya percaya semua orang adalah baik”, kata Bertuzzi kepadaku saat kutanyakan kenekatannya bersepeda motor keliling Sumatera. Atau Alexey Krivopustov yang menikmati pengembaraan dunianya berjalan kaki.
Aku berharap, suatu waktu berkeliling dunia, bersama istriku. Walau entah kapan. Aku ingin membahagiakannya…..(Win Ruhdi Bathin)
Kamis, 01 Desember 2011
Home Roasting
Philocoffee Project
PANJANG UMUR DUNIA KOPI INDONESIA!
Home Coffee Roasting adalah Berkah
Posted on Juni 28, 2011
12
Hasil Home Roasting dengan Alat Sederhana
Sejak beberapa hari lalu, akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan Earthenware Coffee Roasting yang tergeletak begitu saja, belum kami buka dari kemasan, sejak ia tiba dari Jepang. Akhirnya kami tak tahan untuk mengelak dari godaan mencoba barang tersebut.
Penyangraian kopi pada dasarnya merupakan proses pengubahan kimiawi dan fisikalitas dari properti kopi, dalam hal ini adalah aroma, acids, dan berbagai perisa yang ada di kopi. Tujuan penyangraian apalagi jika bukan untuk menghadirkan karakter cita rasa kopi sesuai yang kita inginkan, baik itu untuk memunculkan, menyeimbangkan, bahkan meningkatkan perisa, kesepatan (accidity), jejak rasa (aftertaste), aroma, tekstur rasa di mulut (body). Kopi beras atau green bean dengan kopi yang sudah tersangrai memiliki komponen acids, protein, kafein, dll., yang sama.
Profil sangraian kopi menghasilkan karakter kopi yang spesifik. Sederhananya, semakin cerah warna sangrai, dalam hal ini tolok ukurnya sejak bunyi rekahan pertama (first crack), maka karakter yang muncul dari kopi belum begitu kaya, tapi tetap menonjol atau signifikan; pada warna profil sangraian yang mulai agak-agak kegelapan, karakter-karakter yang ada di kopi bermunculan dengan intensitas kuat; semakin gelap seperti jelaga, maka karakter kopi malah memudar selain rasa pahit dan gosong serta body yang begitu kuat.
Nah, karena alasan itu juga sebenarnya, proses cupping akan menjadi muspra untuk dijadikan rujukan cita rasa suatu kopi tertentu jika profil warna sangaraian atau agtronnya dikesampingkan begitu saja. Oleh karena itu, pengalaman dan bekal pengetahuan akan penyangrain kopi merupakan suatu hal mendasar dalam menggali kekayaan karakter pada kopi. Sayangnya, alat atau mesin sangrai cukup besar biayanya, meski sekarang sedang berkembang tren mikrosangrai (micro-roasting), tetap tidak semua mampu mengaksesnya, ditambah dengan daya serap watt yang besar sekali.
Earthenware Coffee Roasting ini bagi kami seperti doa yang terjawab, dalam konteks pintu masuk atau langkah awal dalam pengenalan dunia sangrai kopi tentu saja. Melalui alat ini, kami bisa menyangrai kopi dalam skala kecil, untuk beberapa gelas saja, dan tanpa listrik sehingga tidak ada kecemasan naik-turun akan tegangan listirik yang sedikit banyak bisa memengaruhi profil sangrai menjadi tidak merata.
Sebagaimana suatu keprigelan, proses menyangrai, baik itu dengan menggunakan alat yang kompleks maupun sederhana sekali seperti Earthenware ini, tetap saja membutuhkan ketelatenan dan keterlatihan. Di awal, kami sempat menggosongkan kopi beras lantaran kami memulainya dengan besaran api yang tinggi dan kami juga masih meraba bagaimana mengoyang ke kanan-kiri alat tersebut agar panas berhasil menyelimuti kopi beras dengan sempurna.
Kami merasakan ekstase tersendiri ketika kami melihat kopi beras tersebut mulai berubah kadar warnanya, mulai dari kuning pucat sampai jelaga. Selain itu, aroma rumput kering kadang rumput terbakar atau bau yang muncul pada proses penyangraian pada umumnya, mulai menusuk-nusuk hidung kami. Kami menjadi sumringah menyambut tusukan tersebut.
Kurang lebih 2 menit kemudian, kami mendengar bebunyian seperti patahan ranting kering, first crack. Mendadak hilang semua rasa pegal yang diakibatkan memegang dan menggoyang-goyangkan Earthenware di atas kompor begitu bebunyian mirip patahan-patahan ranting kecil itu semakin massif. Asap pun mulai menyelimuti ruangan, dan harum dari asap bandel tak terkira, menyeruak ke mana-mana, sampai-sampai tetangga datang menghampiri untuk mengecek mengingat harumnya memang menggoda rasa ingin tahu.
Satu menit kemudian, kami hentikan proses menyangrai ketika kami menangkap agtron warna yang kami inginkan, terlepas benar atau tidak identifikasi mata kami akan agtron yang kami hendak sasar. Mulailah proses pendinginan.
Ketika melakukan pendinginan biji kopi tersangrai tersebut, kami merasakan bahwa kami diberkati sekarang.
19.06.2011.
Selasa, 29 November 2011
Michiel Tieneman
Michiel Tieneman saat berada di Takengon dalam rangka petualangannya dengan traveling. Michiel singgah di Takengon, kemudian meneruskan ke Gayo Lues dan Ketambe Kutecane. Michiel sempat mencoba menyelam di danau Luttawar
Jumat, 25 November 2011
Limbah Ternak Untuk Biogas
PEMANFAATAN LIMBAH TERNAK MENJADI ENERGI GAS ALTERNATIF/TERBARUKAN
Oleh : Rudi Prabudi/YOSL-OIC
Melalui program PNPM-LMP CSO Kab. Aceh Tengah (WCS & YOSL-OIC) melaksanakan berbagai kegiatan seperti demplot dan metode awareness di wilayah program pilot. Diharapkan kedepan akan dapat memperbaiki kwalitas usulan masyarakat lebih kepada pemanfaatan potensi desa yang telah ada dan dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dan energy alternative/terbarukan (RE) sebagai pendukung dan peningkatan ekonomi masyarakat secara lestari dan berkelanjutan, dengan memandang bahwa Potensi Sumber Daya Alam adalah Potensi yang harus di jaga untuk keberlanjutan perekonomian masyarakat di masa yang akan datang. Sehingga secara tidak langsung masyarakat akan terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan mulai dari kesadaran dalam menjaga lingkungan tempat tinggalnya yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangganya. Sehingga pemahaman tentang SAMPAH (Sisa Aktivitas Manusia Potensial Ada Harganya) dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara merata.
Biogas
Biogas adalah gas mudah terbakar (flammable) yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerob (bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara).
Tidak pernah terbayangkan bahwa kotoran lembu bisa menghasilkan api. Dengan adanya teknologi biogas diharapkan kotoran ternak menjadi sangat berharga, oleh karena itu mereka akan rajin merawat ternaknya sehingga kondisi kandang menjadi bersih dan kesehatan ternak menjadi lebih baik, pada akhirnya membawa keuntungan dengan penjualan ternak yang lebih cepat dan berharga lebih tinggi.
Slurry
Limbah biogas, yaitu kotoran ternak yang telah hilang gasnya (slurry) merupakan pupuk organik yang sangat kaya akan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Bahkan, unsur-unsur tertentu seperti protein, selulose, lignin, dan lain-lain tidak bisa digantikan oleh pupuk kimia. Keluarga petani yang biasanya menggunakan pupuk kimia untuk menanam, kini bisa menghemat biaya produksi pertaniannya karena sudah tersedia pupuk organik dalam jumlah yang memadai dan kualitas pupuk yang lebih baik. Selain itu juga Slurry juga dapat bermanfaat sebagai pakan ternak, pestisida juga baik digunakan sebagai media tanam. Sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia dari kotoran ternak yang selama ini kurang termanfaatkan oleh masyarakat.
Senin, 25 Juli 2011
Minum Kopi Cara Turki
Ibrik: Türk kahvesi (Turkish coffee)
Salah satu di antara berbagai penyeduhan kopi yang kita kenal sejauh ini, satu di antaranya adalah metode purba, yakni turkish coffee. Jika kita tengok secara historis, sebenarnya kata "turkish coffee" merupakan penyebutan outsider, bukan insider, dan tentu saja secara sosiologis nomenklatur turkish coffee muncul ketika teknis dan alat penyeduhan kopi semakin kompleks perkembangannya. Di Turki sendiri, serta di negeri Jazirah Arab lainnya, pada awalnya kopi yang sekarang disebut sebagai turkish coffee itu dikenal atau disebut dengan kopi saja, dalam hal ini tentu menggunakan bahasa lokal masyarakat tempatan, seperti kahve dan al-qahwah. Dengan kata lain, Turkish Coffee bisa dikatakan sebagai nama generik untuk kopi standard masyarakat Jazirah Arab.
Itu sebenarnya sama dengan masyarakat kita secara umum pada beberapa dekade sebelumnya: ketika kita menyebut kopi, itu merujuk pada kopi tubruk, paling tidak di daerah Pulau Jawa, mengingat di Pulau Sumatra selain kopi tubruk mengenal Kopi Tarik. Perujukan kopi kepada kopi tubruk di awal merupakan hal lumrah lantaran banyak orang hanya mengenal kopi tubruk. Tapi, begitu teknis dan alat penyeduhan kopi mulai dikenal, maka mau tak mau kata kopi tidak serta merta merujuk pada kopi tubruk. Sekarang, paling tidak di masyarakat urban, kata kopi memiliki makna yang tidak tunggal. Kata kopi itu bisa berarti tubruk, espresso, french press, syphon, dll. Nah, untuk kemudahan tentu saja biasanya ada kata sifat yang disandangkan pada kopi. Misalnya, jika kita menyebutkan kata kopi tubruk, tentu kopi yang dimaksud adalah kopi yang dibuat dengan cara tubruk, bukan pour over.
Nah, jika Anda tertarik menyeduh kopi yang bisa dibilang eksotik sekaligus hendak mengenal bagaimana pada masa awal kopi itu dinikmati, penyeduhan kopi menggunakan Ibrik sangat direkomendasikan. Untuk mendapatkan sensasi sebagaimana kopi ini dinikmati di Jazirah Arab, kita bisa menambahkan kapulaga, adas, dan gula pasir. Tapi, kita boleh juga tidak menambahkan apa pun selain bubuk kopi sebagaimana yang kami lakukan untuk keperluan tulisan ini. Sebenarnya sih tidak punya kapulaga, adas, dan gula pasir saja :D
Yang menarik, meski kami tidak menggunakan gula, kopi Sumatran Gourmet Macehat Coffee dengan skala sangrai medium yang kami seduh hasilnya manis sekali, salah satu kopi termanis tanpa gula yang pernah kami coba. Selain itu, hasilnya aroma semerbak dan kaya rasa. Silakan dicoba sendiri di rumah masing-masing mengingat pengalaman untuk mendapatkan pengayaan ruhaniah dalam mencapai ekstase kopi :D
Salah satu di antara berbagai penyeduhan kopi yang kita kenal sejauh ini, satu di antaranya adalah metode purba, yakni turkish coffee. Jika kita tengok secara historis, sebenarnya kata "turkish coffee" merupakan penyebutan outsider, bukan insider, dan tentu saja secara sosiologis nomenklatur turkish coffee muncul ketika teknis dan alat penyeduhan kopi semakin kompleks perkembangannya. Di Turki sendiri, serta di negeri Jazirah Arab lainnya, pada awalnya kopi yang sekarang disebut sebagai turkish coffee itu dikenal atau disebut dengan kopi saja, dalam hal ini tentu menggunakan bahasa lokal masyarakat tempatan, seperti kahve dan al-qahwah. Dengan kata lain, Turkish Coffee bisa dikatakan sebagai nama generik untuk kopi standard masyarakat Jazirah Arab.
Itu sebenarnya sama dengan masyarakat kita secara umum pada beberapa dekade sebelumnya: ketika kita menyebut kopi, itu merujuk pada kopi tubruk, paling tidak di daerah Pulau Jawa, mengingat di Pulau Sumatra selain kopi tubruk mengenal Kopi Tarik. Perujukan kopi kepada kopi tubruk di awal merupakan hal lumrah lantaran banyak orang hanya mengenal kopi tubruk. Tapi, begitu teknis dan alat penyeduhan kopi mulai dikenal, maka mau tak mau kata kopi tidak serta merta merujuk pada kopi tubruk. Sekarang, paling tidak di masyarakat urban, kata kopi memiliki makna yang tidak tunggal. Kata kopi itu bisa berarti tubruk, espresso, french press, syphon, dll. Nah, untuk kemudahan tentu saja biasanya ada kata sifat yang disandangkan pada kopi. Misalnya, jika kita menyebutkan kata kopi tubruk, tentu kopi yang dimaksud adalah kopi yang dibuat dengan cara tubruk, bukan pour over.
Nah, jika Anda tertarik menyeduh kopi yang bisa dibilang eksotik sekaligus hendak mengenal bagaimana pada masa awal kopi itu dinikmati, penyeduhan kopi menggunakan Ibrik sangat direkomendasikan. Untuk mendapatkan sensasi sebagaimana kopi ini dinikmati di Jazirah Arab, kita bisa menambahkan kapulaga, adas, dan gula pasir. Tapi, kita boleh juga tidak menambahkan apa pun selain bubuk kopi sebagaimana yang kami lakukan untuk keperluan tulisan ini. Sebenarnya sih tidak punya kapulaga, adas, dan gula pasir saja :D
Yang menarik, meski kami tidak menggunakan gula, kopi Sumatran Gourmet Macehat Coffee dengan skala sangrai medium yang kami seduh hasilnya manis sekali, salah satu kopi termanis tanpa gula yang pernah kami coba. Selain itu, hasilnya aroma semerbak dan kaya rasa. Silakan dicoba sendiri di rumah masing-masing mengingat pengalaman untuk mendapatkan pengayaan ruhaniah dalam mencapai ekstase kopi :D
| Reaksi: |
Aceh experiments with a major REDD project, but without involving local people Environmental Justice and Governance Research Lab
Selling the wind
Monday, 25 July 2011 00:00
Environmental Justice and Governance Research Lab
Feature
•
•
Scarred remnants on the edge of the forest, Ulu Masem
Environmental Justice and Governance Research Lab
In 2009, Aceh’s governor, the former Free Aceh Movement rebel, Irwandi Yusuf, announced the Ulu Masen REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation) Plus demonstration project. Spread over six districts and covering an area of 739,788 hectares, much of which consists of dense forest, the project was one of the most ambitious experiments with REDD yet trialled in Indonesia. Conceived by the Government of Aceh in cooperation with project developer and broker Carbon Conservation Pty. Ltd., together with international NGO Fauna and Flora International (FFI), it aimed to preserve a large chunk or Aceh’s forests and to do so in a way that would mean that part of the financial benefits for doing so would flow through to local people.
Confusion and disagreement over who should control or own Aceh’s forests is widely seen as the underlying source of many, if not most, of the challenges facing Aceh in managing its forest estate and in implementing REDD. Add to this the pressures for exploitation of Aceh’s vast natural resource wealth, which includes minerals such as gold, copper, and iron ore, and we can see all the ingredients for continuing deforestation in Aceh, one of Indonesia’s most heavily forested provinces. But REDD now also offers the prospect of substantial sums of money being made available by the international community for the reduction of greenhouse gas emissions that result from the clearing, logging and degradation of forests. There is an expectation that the money will be spent to permanently protect forests, and the carbon that they store and sequester over time, to assist global efforts to combat climate change. This is something quite new in Aceh, and yet to be fully understood by local communities.
Much international fanfare has surrounded the establishement of the Ulu Masen project, yet it appears that the integrity of the project is critically undermined by its failure to obtain the free, prior and informed consent of local communities through a process of consultation and negotiation. Yet for REDD to work effectively, it is crucially important that local people are integrally involved. In the REDD concept, local people are at the centre of the project, and expected to be transformed from forest destroyers to guardians of the forest. This transformation will be rewarded by a a share of the windfall that rich world companies and governments will pay for carbon offsets.
Talking to local leaders
This brief article is based on questionnaire style interviews with 69 leaders of mukim (a mukim is part of Aceh’s traditional governance structure, and consists of several villages). The interviews were conducted by local researchers in January 2011. Of the 69 mukim leaders interviewed, 61 were from areas within the Ulu Masen project area, while the remaining eight were from jurisdictions that border it.
The results of our survey show a critical lack of access to information and a chronically low level of REDD literacy. Of the 69 mukim leaders interviewed, 67 said they didn’t clearly understand the REDD concept, nor the socio-economic impact it potentially would have on their communities. None had been involved in a meeting with the Aceh government convened specifically to enter into consultation, nor to negotiate the terms and conditions of REDD in their local area.
Our survey shows a critical lack of access to information and a chronically low level of REDD literacy
Twenty five mukim leaders, largely from Aceh Jaya district, with some from Aceh Besar and Pidie Jaya, report being involved in meetings with FFI during which REDD was included on the agenda. However, as one mukim leader recalled, ‘These discussions were mainly about not cutting the forest down, and the importance of preserving it for our children’s future. The issue of carbon was included at the end, but only briefly.’ Of the remaining mukim, 33 said they received information on the project from NGOs other than FFI, and 11 from the media.
Traditional government
The mukim structure is part of Aceh’s traditional socio-cultural system. A mukim is a legal entity usually comprising several villages, and it comes under the direct authority of the subdistrict chief. It is a positive development that the Aceh government has chosen the mukim structure as the mechanism through which to coordinate with local communities about REDD. By doing so, the government has acknowledged the important role this adat (customary) entity could play in building community support for the project.
Yet despite formally recognising communities and their traditional governance structures as major stakeholders in the project, the government seems to have overlooked the role these grassroot actors should play in the planning, negotiation, and promotion of REDD in Ulu Masen. For example, none of the mukim heads in Aceh Besar our team talked to had ever been consulted during the project planning process, and all asked questions about what would their role be. It seems the mukim heads have been tasked with conveying to communities decisions that had already been made elsewhere, and of ensuring that REDD compliance takes place at the local level.This has not only created confusion, but anger: ‘They [the government] think they can tell the international community the mukim of Aceh agree with their project in order to receive much money. Well, we will only agree if we want to agree, and for now we are unsure’, commented a mukim head in Aceh Besar.
Not only has the project failed to gain the consent of local communities, but there appears to be an identity disconnect. Many of the mukim residents in Aceh Besar identify with the Seulawah Mountain forest rather than with Ulu Masen. As one explained: ‘Why do we want to be part of Ulu Masen, we are very proud to be known as from Seulawah.’ Similarly, residents of several mukim in Pidie say they would rather identify with Peut Sagoe Mountain than with Ulu Masen. Ulu Masen is the name of a mountain in Aceh Besar, but it is unclear why this name was chosen to designate the entire area.
Local livelihoods
The 982,000 people who live within the boundaries of the Ulu Masen project area are largely dependent on the forest. Yet nobody seems to know much about the impact the REDD project will have on local livelihoods, and the social and cultural way of life of these forest dependent communites. As one mukim leader commented: ‘Our biggest worry is that we don’t understand REDD or how it will affect us’.
According to Aceh government data, there are at least 155 illegal logging sites within the REDD demonstration project area. Furthermore, several thousand people are thought to be engaged in illegal logging, mining, and other forest crimes in Ulu Masen every day. If the REDD project is to work, and preserve the carbon reservoir of these forests, these activities will need to stop.
Yet for many forest edge communities, these illegal activities form the basis of a subsistence living. They are afraid they will lose this under REDD, and say that they are not convinced that the benefits they currently enjoy from farming, hunting, logging, mining, collecting firewood and other actitivities in the forests will be replaced by money from this project to ‘sell the wind’ (which is how some local people describe the carbon trading concept).
REDD project proponents will need to present strong incentives to lure people away from their traditional exploitative relationship with the forests which pose a real and ongoing threat to the integrity of the project. But to date, local communities have not been consulted about what economic incentives can be created to protect, conserve, restore, and create forests. To be sure, the project is ostensibly giving more decision-making and enforcement power to the local communities via the mukim. Yet the implications of this increased share in responsibility on social justice, transparency and accountability are as yet unknown.
Accusations that REDD is no more than a ‘get rich quick scheme’ are common in many parts of Aceh. As many as 52 of the mukim heads we interviewed said they and their communities feel they are denied their statutory rights of ownership of or access to forests while mining companies and plantation concession holders are able to bribe members of the government to ‘fast track’ concession application processes and allow far more destructive activities in the forests. Many also fear that REDD is simply another way of locking up the forest and preventing access by local people; the project thus has the potential to exacerbate existing grievances about unfair access to natural resources in Aceh, and thus create new conflicts in this fragile post-war society. It is true that efforts have begun to address this issue in Aceh, and to provide local people with a sense of ownership of their own natural resources, but there remains a long way to go before the long history of exclusion is finally ended. If REDD funds are seen to be in the hands of elites such as those in the provincial government, resentment due to perceptions of inequality and mismanagement of funds will also create conflict and potentially jeopardise the success of the entire project.
The Aceh REDD Task Force, established by the governor to oversee the coordination and the design of the REDD project in Aceh, has decided to utilise the mukim structure as the project’s conflict resolution mechanism, citing the fact that local communities will respond much better to a mechanism that is familiar to them and which they trust. However, a lack of transparency in the government’s decision-making processes and an essentially exclusive process may constrain the mukim as a conflict resolution mechanism, leaving the project potentially exposed to problems of jealousy, false expectations, and accusations of corruption.
Getting local people involved
The mukim structure is an ideal channel through which information about REDD could flow between the Aceh government and the local communities in the project area. It is also the mechanism by which communities should be able to negotiate their rights, responsibilities and benefit sharing in the project. Yet from the start the project design was almost wholly in the hands of the project proponents: the Aceh government and Carbon Conservation, in close collaboration with FFI.
Whether, and to what extent the forest communities of Ulu Masen become genuinely part of the REDD process will determine the effectiveness and ultimately the success of the project. Ownership of the project must lie with the communities. If, for example, people feel that rules about accessing the forest are not being applied equally, they are likely to operate outside the law, and may become perpetrators of forest crimes, thus jeoperdising the integrity of the carbon sequestration and the benefits that would result.
A continuous and broad-based consultation process must begin without delay. As one mukim leader explained: ‘What we want is quite simple. We ask that we are involved in discussions on ownership of the carbon stocks, benefit-sharing options, developing conflict resolution mechanism, and other issues. And, the government must come to us to ask our consent for this project that will affect the lives of our communities. We are still waiting.’
The Environmental Justice and Governance Research Lab (ejg@ejg-researchlab.org) is a newly established centre conducting research and advocacy on the governance of natural resources in Indonesia and beyond. The EJG is based in Banda Aceh.
Inside Indonesia 105: Jul-Sep 2011
Monday, 25 July 2011 00:00
Environmental Justice and Governance Research Lab
Feature
•
•
Scarred remnants on the edge of the forest, Ulu Masem
Environmental Justice and Governance Research Lab
In 2009, Aceh’s governor, the former Free Aceh Movement rebel, Irwandi Yusuf, announced the Ulu Masen REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation) Plus demonstration project. Spread over six districts and covering an area of 739,788 hectares, much of which consists of dense forest, the project was one of the most ambitious experiments with REDD yet trialled in Indonesia. Conceived by the Government of Aceh in cooperation with project developer and broker Carbon Conservation Pty. Ltd., together with international NGO Fauna and Flora International (FFI), it aimed to preserve a large chunk or Aceh’s forests and to do so in a way that would mean that part of the financial benefits for doing so would flow through to local people.
Confusion and disagreement over who should control or own Aceh’s forests is widely seen as the underlying source of many, if not most, of the challenges facing Aceh in managing its forest estate and in implementing REDD. Add to this the pressures for exploitation of Aceh’s vast natural resource wealth, which includes minerals such as gold, copper, and iron ore, and we can see all the ingredients for continuing deforestation in Aceh, one of Indonesia’s most heavily forested provinces. But REDD now also offers the prospect of substantial sums of money being made available by the international community for the reduction of greenhouse gas emissions that result from the clearing, logging and degradation of forests. There is an expectation that the money will be spent to permanently protect forests, and the carbon that they store and sequester over time, to assist global efforts to combat climate change. This is something quite new in Aceh, and yet to be fully understood by local communities.
Much international fanfare has surrounded the establishement of the Ulu Masen project, yet it appears that the integrity of the project is critically undermined by its failure to obtain the free, prior and informed consent of local communities through a process of consultation and negotiation. Yet for REDD to work effectively, it is crucially important that local people are integrally involved. In the REDD concept, local people are at the centre of the project, and expected to be transformed from forest destroyers to guardians of the forest. This transformation will be rewarded by a a share of the windfall that rich world companies and governments will pay for carbon offsets.
Talking to local leaders
This brief article is based on questionnaire style interviews with 69 leaders of mukim (a mukim is part of Aceh’s traditional governance structure, and consists of several villages). The interviews were conducted by local researchers in January 2011. Of the 69 mukim leaders interviewed, 61 were from areas within the Ulu Masen project area, while the remaining eight were from jurisdictions that border it.
The results of our survey show a critical lack of access to information and a chronically low level of REDD literacy. Of the 69 mukim leaders interviewed, 67 said they didn’t clearly understand the REDD concept, nor the socio-economic impact it potentially would have on their communities. None had been involved in a meeting with the Aceh government convened specifically to enter into consultation, nor to negotiate the terms and conditions of REDD in their local area.
Our survey shows a critical lack of access to information and a chronically low level of REDD literacy
Twenty five mukim leaders, largely from Aceh Jaya district, with some from Aceh Besar and Pidie Jaya, report being involved in meetings with FFI during which REDD was included on the agenda. However, as one mukim leader recalled, ‘These discussions were mainly about not cutting the forest down, and the importance of preserving it for our children’s future. The issue of carbon was included at the end, but only briefly.’ Of the remaining mukim, 33 said they received information on the project from NGOs other than FFI, and 11 from the media.
Traditional government
The mukim structure is part of Aceh’s traditional socio-cultural system. A mukim is a legal entity usually comprising several villages, and it comes under the direct authority of the subdistrict chief. It is a positive development that the Aceh government has chosen the mukim structure as the mechanism through which to coordinate with local communities about REDD. By doing so, the government has acknowledged the important role this adat (customary) entity could play in building community support for the project.
Yet despite formally recognising communities and their traditional governance structures as major stakeholders in the project, the government seems to have overlooked the role these grassroot actors should play in the planning, negotiation, and promotion of REDD in Ulu Masen. For example, none of the mukim heads in Aceh Besar our team talked to had ever been consulted during the project planning process, and all asked questions about what would their role be. It seems the mukim heads have been tasked with conveying to communities decisions that had already been made elsewhere, and of ensuring that REDD compliance takes place at the local level.This has not only created confusion, but anger: ‘They [the government] think they can tell the international community the mukim of Aceh agree with their project in order to receive much money. Well, we will only agree if we want to agree, and for now we are unsure’, commented a mukim head in Aceh Besar.
Not only has the project failed to gain the consent of local communities, but there appears to be an identity disconnect. Many of the mukim residents in Aceh Besar identify with the Seulawah Mountain forest rather than with Ulu Masen. As one explained: ‘Why do we want to be part of Ulu Masen, we are very proud to be known as from Seulawah.’ Similarly, residents of several mukim in Pidie say they would rather identify with Peut Sagoe Mountain than with Ulu Masen. Ulu Masen is the name of a mountain in Aceh Besar, but it is unclear why this name was chosen to designate the entire area.
Local livelihoods
The 982,000 people who live within the boundaries of the Ulu Masen project area are largely dependent on the forest. Yet nobody seems to know much about the impact the REDD project will have on local livelihoods, and the social and cultural way of life of these forest dependent communites. As one mukim leader commented: ‘Our biggest worry is that we don’t understand REDD or how it will affect us’.
According to Aceh government data, there are at least 155 illegal logging sites within the REDD demonstration project area. Furthermore, several thousand people are thought to be engaged in illegal logging, mining, and other forest crimes in Ulu Masen every day. If the REDD project is to work, and preserve the carbon reservoir of these forests, these activities will need to stop.
Yet for many forest edge communities, these illegal activities form the basis of a subsistence living. They are afraid they will lose this under REDD, and say that they are not convinced that the benefits they currently enjoy from farming, hunting, logging, mining, collecting firewood and other actitivities in the forests will be replaced by money from this project to ‘sell the wind’ (which is how some local people describe the carbon trading concept).
REDD project proponents will need to present strong incentives to lure people away from their traditional exploitative relationship with the forests which pose a real and ongoing threat to the integrity of the project. But to date, local communities have not been consulted about what economic incentives can be created to protect, conserve, restore, and create forests. To be sure, the project is ostensibly giving more decision-making and enforcement power to the local communities via the mukim. Yet the implications of this increased share in responsibility on social justice, transparency and accountability are as yet unknown.
Accusations that REDD is no more than a ‘get rich quick scheme’ are common in many parts of Aceh. As many as 52 of the mukim heads we interviewed said they and their communities feel they are denied their statutory rights of ownership of or access to forests while mining companies and plantation concession holders are able to bribe members of the government to ‘fast track’ concession application processes and allow far more destructive activities in the forests. Many also fear that REDD is simply another way of locking up the forest and preventing access by local people; the project thus has the potential to exacerbate existing grievances about unfair access to natural resources in Aceh, and thus create new conflicts in this fragile post-war society. It is true that efforts have begun to address this issue in Aceh, and to provide local people with a sense of ownership of their own natural resources, but there remains a long way to go before the long history of exclusion is finally ended. If REDD funds are seen to be in the hands of elites such as those in the provincial government, resentment due to perceptions of inequality and mismanagement of funds will also create conflict and potentially jeopardise the success of the entire project.
The Aceh REDD Task Force, established by the governor to oversee the coordination and the design of the REDD project in Aceh, has decided to utilise the mukim structure as the project’s conflict resolution mechanism, citing the fact that local communities will respond much better to a mechanism that is familiar to them and which they trust. However, a lack of transparency in the government’s decision-making processes and an essentially exclusive process may constrain the mukim as a conflict resolution mechanism, leaving the project potentially exposed to problems of jealousy, false expectations, and accusations of corruption.
Getting local people involved
The mukim structure is an ideal channel through which information about REDD could flow between the Aceh government and the local communities in the project area. It is also the mechanism by which communities should be able to negotiate their rights, responsibilities and benefit sharing in the project. Yet from the start the project design was almost wholly in the hands of the project proponents: the Aceh government and Carbon Conservation, in close collaboration with FFI.
Whether, and to what extent the forest communities of Ulu Masen become genuinely part of the REDD process will determine the effectiveness and ultimately the success of the project. Ownership of the project must lie with the communities. If, for example, people feel that rules about accessing the forest are not being applied equally, they are likely to operate outside the law, and may become perpetrators of forest crimes, thus jeoperdising the integrity of the carbon sequestration and the benefits that would result.
A continuous and broad-based consultation process must begin without delay. As one mukim leader explained: ‘What we want is quite simple. We ask that we are involved in discussions on ownership of the carbon stocks, benefit-sharing options, developing conflict resolution mechanism, and other issues. And, the government must come to us to ask our consent for this project that will affect the lives of our communities. We are still waiting.’
The Environmental Justice and Governance Research Lab (ejg@ejg-researchlab.org) is a newly established centre conducting research and advocacy on the governance of natural resources in Indonesia and beyond. The EJG is based in Banda Aceh.
Inside Indonesia 105: Jul-Sep 2011
| Reaksi: |
Langganan:
Entri (Atom)
